Panja Sampaikan Rekomendasi Kepada Pemkab Sampang Untuk Ditindaklanjuti Saat Sidang Paripurna

Seperti hal sebelum-sebelumnya acara dilaksanakan di ruang Graha Paripurna lantai II DPRD Kabupaten Sampang, Senin (26/6/2023) dan dihadiri oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Sampang Fadol, Wakil Ketua I Amin Arif Tirtana, Wakil Ketua II Rudi Kurniawan, Wakil Ketua III Fauzan Adzima.

Selain itu juga turut hadir Anggota DPRD Sampang, seluruh jajaran Forkopimda Sampang, Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan Kepala OPD serta Camat se Kabupaten Sampang.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Dari hasil laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang, H Muhammad Anwari, menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD yang hadir sebanyak 27 orang dan tidak hadir 18 orang dengan keterangan ijin 14, dan 4 orang lainnya tugas kedewanan.

“Maka dari itu, rapat paripurna bisa dimulai, karena sudah memenuhi kuorum kehadiran anggota sesuai peraturan yang ada, ” kata Anwari.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Sampang Amin Arif Tirtana saat membuka acara paripurna tersebut menyampaikan, berdasarkan daftar hadir yang sudah memenuhi tata tertib dan peraturan yang ada, maka sidang paripurna dibuka.

Sementara, Anggota DPRD Sampang Ubaidillah yang didapuk sebagai Ketua Panja LHP BPK RI TA 2022, menyampaikan bahwa Panja memberikan apresiasi kepada Bupati Sampang beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang ke-5 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Namun demikian tetap diperlukan adanya tindak lanjut hal Pemeriksaan BPK, sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

Ada 6 poin rekomendasi Panja LHP BPK TA 2022. Di antaranya, Penataan Aset, Peningkatan PAD, Pengembalian kelebihan bayar Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang melaksanakan proyek konstruksi, salah satunya proyek JLS dan proyek di Dinas Pendidikan, yang totalnya mencapai Rp 1, 3 miliar. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah yang signifikan kalau dibanding dengan total pagunya.

“Dari rekomendasi tersebut sebanyak 7 OPD yang sudah kita panggil secara berkala termasuk disitu ada OPD penghasil yang punya kewenangan menarik retribusi, dan Inspektorat sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK. Kemudian juga TAPD memang bagian tak terpisah dari seluruh OPD yang bisa menyelesaikan, ” ujar Ubaidillah.

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

Panja merekomendasikan kepada Bupati Sampang melalui dinas teknis terkait untuk :

1. Menghitung dan menganalisa kembali potensial rate yang bisa didapatkan.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

2. Menata kembali target-target dan pencapaian pendapatan daerah dengan tujuan meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan sehingga hasil retribusi dan pajak semakin meningkat.

3. Sinergitas antar OPD dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sumber dan menanggalkan ego sektoral OPD.

4. Khusus permasalahan pendapatan Retribusi IMB/PBG Perumahan diperintahkan kepada OPD teknis untuk mendata kembali developer yang masih menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyelesaikan kewajiban retribusi perijinan untuk kemudian mengirimkan surat teguran kepada Developer tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemantauan follow up dari Developer, untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke Koordinator Tim TLHP BPK.

5. Terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya melalui teknologi melainkan harus melakukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Panja menilai adanya Potensi Pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya Alun-Alun Trunojoyo antara lain : Retribusi PKL. Retribusi persampahan dan Retribusi Parkir. Maka dari itu hendaknya Pemerintah Daerah Mengelola, menertibkan dan menentukan penarikan retribusi pada kegiatan ekonomi disekitar alun-alun trunojoyo melalui sinergitas antar OPD.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, dalam sidang paripurna ia mengatakan, setelah mendengar beberapa saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Sampang, secara umum rekomendasi DPRD akan saya tindaklanjuti, dan berterima kasih. “Tentunya kita akan komitmen fokus untuk segera menyelesaikan rekomendasi LHP BPK RI tersebut, ” pungkasnya. (Bun)

jawa timur sampang